Jurnalisme Data - ANGKA GOLPUT CERMINAN KUALITAS BANGSA

ANGKA GOLPUT CERMINAN KUALITAS BANGSA

Tahun 2018 merupakan tahun politik bagi Indonesia. Dimana akan ada beberapa pelaksanaan pemilu yang sudah di depan mata. Antara lain seperti Pilpres dan Pilkada. Pemilu tidak lepas dari partisipasi masyarakat, yaitu memberi hak pilih dengan cara mencoblos di TPU. Suara masyarakat menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya selama 5 tahun kedepan. Namun sayang, masih banyak masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Istilah ini disebut dengan golput atau golongan putih. Perlu kita ketahui bahwa istilah golput muncul pada tahun 1971 dan dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan pemuda. Tindakan ini sebagai suatu aksi protes kepada pemerintahan yang tidak demokratis. Lalu, bagaimana dengan golput di zaman now ini ?

Data diatas menunjukkan bahwa angka golput terus meningkat dari tahun ke tahun. Puncak kenaikan golput terjadi pada pilkada 2015. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kasus-kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi. Selain itu banyak janji-janji para pemimpin yang tidak direalisasikan membuat sebagian masyarakat semakin enggan memberikan hak suaranya dalam pemilu.

Berkilas dari     pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, angka golput bahkan lebih tinggi daripada perolehan suara pasangan cagub Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni. Hasil pilkada DKI melalui real count KPU, menunjukkan 23 % atau sekitar 1.668.902 penduduk memilih untuk golput. KPU pun mengadakan pilkada putaran kedua untuk menentukan hasil akhirantara kedua pasangan cagub Anies-Sandi dan Ahok Djarot. Putaran kedua dilaksanakan untuk memberikan kesempatan pada kalangan golput yang masih memiliki hak untuk memilih.

 4 dari 7 orang mengaku pernah melakukan golput ketika pemilu berlangsung. 7 orang tersebut terdiri dari mahasiswa rantau. Tiga orang diantaranya beralasan tidak bisa pulang ke kampung halaman. Kemudian satu orang beralasan malas untuk mencoblos karena hasilnya akan sama saja. Kepercayaan terhadap pemilu menurun karena janji para calon hanyalah janji semata.  Perlu kita ketahui, ini berarti bahwa setengah dari mereka lebih memilih untuk tidak memberikan suara atau hak pilihnya bagi masa depan Indonesia. Mengapa ? Karena hilangnya satu suara sama dengan hilangnya satu partisipasi masyarakat untuk memilih siapa pemimpin terbaik bagi bangsa ini.

Dari data-daat diatas, menunjukkan bahwa tingginya angka golput masih menjadi permasalahan di Indonesia. Berbeda dengan masa 1971, latar belakang masyarakat untuk tidak memberikan hak pilihnya sangat beragam di zaman kini, terutama pemuda seperti mahasiswa. Beberapa penyebab ini mempengaruhi tingkat kepercayaan / pemahaman masyarakat akan politik sehingga enggan memberikan hak suara pada pemilu. Diantara lain yaitu :

1.     Kurangnya pemahaman mengenai partisipasi politik

2.     Tidak mengenali pasangan yang akan mencalonkan diri

3.     Merasa bosan dengan janji-janji pemimpin yang tidak dijalankan

4.     Maraknya kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat tinggi

5.     Tidak ada perubahan yang signifikan selama masa kepemimpinan

6.     Pemikiran bahwa hasil suara akan didominasi para simpatisan, bukan berdasarkan prestasi / aksi nyata pasangan calon

Berdasarkan beberapa penyebab diatas secara tidak langsung menimbulkan sikap apatis pada pemuda terhadap politik di pemerintahan Indonesia. Politik dianggap sebelah mata dan tidak penting, sehingga lebih memilih kegiatan-kegiatan yang lebih asyik dan tidak berfikir berat. Inilah sikap salah yang sebenarnya terjadi. Segala isu perpolitikan / pemerintahan di Indonesia menjadi terkesan buruk dan politik bukanlah hal yang menarik untuk dilakukan. Sesungguhnya, segala kekacauan yang terjadi bukanlah kesalahan politik melainkan para pelaku politik yang akhirnya membuat pelaksaan politik melawan arus.

Selain itu, terdapat satu penyebab yang membuat masyarakat tak memberikan hak pilihnya. Yaitu karena tidak sedang berada di wilayahnya ( Pendidikan / pergi ke luarkota dan luar negeri ). Waktu yang tidak tepat serta biaya yang tidak murah menjadi alasan bagi beberapa orang untuk tidak pulang ke kotanya saat pemilu. Dapat dikatakan bahwa hal ini dianggap sebagai hal wajar atau bukan hal yang salah. Saat ini sistem pemilu Indonesia masih menggunakan sistem langsung, dimana masyarakat harus datang langsung ke TPA untuk memberikan suaranya. Sehingga masyarakat yang sedang ada di luar wilayahnya tidak dapat memberikan suara.

Maka dari itu perlu adanya cara untuk membenahi hal tersebut. Jika angka golput dibiarkan meningkat setiap tahunnya, kualitas politik di Indonesia juga akan menurun. Suara yang terkumpul bukanlah suara dari kesulurahan masyarakat secara dan pengetahuan politik yang minim atau sikap apatis politik akan terus bertahan. Sejatinya, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini berarti masyarakat dari Sabang sampe Marauke harus ikut berpartisipasi dan kritis akan politik, agar Indonesia dapat melangkah lebih maju.

Berikut cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka golput. Pertama, melalui sosialisasi dari pemerintah. Sosialisasi tersebut antara lain mengenai politik dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya memberikan hak suara dalam pemilu ataupun memberikan pengetahuan tentang politik yang seharusnya dilaksanakan di Indonesia, dll. Cara ini dilakukan agar masyarakat terutama pemuda paham, bahwa politik adalah hal yang penting dengan memberikan contoh kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan adanya sosialisasi yang ringan dan menarik, bisa meningkatkan semangat masyarakat dalam partisipasi politik, melawan tindakan pelanggaran politik dan membangun Indonesia yang maju.

Kedua, melalui lingkungan pendidikan dengan mengadakan forum diskusi. Forum diskusi bisa diadakan pada lingkup sekolah ataupun universitas. Tujuannya yaitu untuk berdiskusi mengenai politik di Indonesia. Memberi ruang untuk memberikan pendapat, mendengarkan pendapat, mencari solusi dll. Sehingga dapat menghasilkan sikap menghargai jika ada pendapat yang berbeda, sikap menghargai keputusan bersama.

Ketiga, keluarga. Keluarga adalah tempat dimana pengetahuan politik pertama kali diajarkan. Orangtua harus bisa menumbuhkan sikap kritis, taat, menghargai pada anak melalui kegiatan sehari-hari. Seperti meluangkan waktu untuk berdiskusi masalah belajar, merancang peraturan yang harus ditepati antara orang tua dan anak, memberi anak waktu untuk berbicara ketika melakukan kesalahan dll. Dengan bekal ini, anak akan tumbuh baik di masyarakat. Dan ketika bertambah umur, anak-anak bisa menyesuaikannya pada politik pemerintahan.

Terakhir, pihak penyelanggara yaitu KPU. Agar masyarakat lebih mengenali pasangan calon, berikan data mengenaik latar belakang serta prestasi para pasangan calon. Kemudian melakukan inovasi pemungutan suara secara online. Saat ini, pemilihan secara tak langsung hanya bisa dilakukan untuk warga yang berada di luar negri pada saat Pilpres. Ini berarti, warga yang berada di luar kota berhak mendapatkan saran untuk memberi suara secara tak langsung pada pilpres maupun pilkada. Cara yang pertama menggunakan media online. Kedua, membuat TPU khusus warga yang bukan asli wilayah tersebut.

Peningkatan angka golput seharusnya bisa jadi cermin untuk mengetahui kualitas politik Indonesia. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terus menerus. Jika golput selalu meningkat akan memperburuk kualitas negara ini. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, dunia pendidikan dan keluarga untuk membuka wawasan politik dan menumbuhkan partisipasi politik. Tak lupa, diri sendiri juga aspek terpenting. Berfikir bahwa politik tak salah dan mau merubah keadaan Indonesia lebih baik, akan menciptakan rasa untuk berpartisipasi dalam politik.